Share |

Wakil Bupati, Buka Diklat kehumasan Bagi masyarakat

26 Mei 2011, 08:48 WIB

Wakil Bupati Cianjur dr.H.Suranto.MM meminta kepada media massa dan jurnalist, agar seimbang dalam memberitakan sebuah pemberitaan, agar berita itu tidak berujung polemik maupun fitnah dikalangan masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati ketika memberikan sambutan dalam acara Pendidikan dan Latihan (Diklat) Kehumasan Bagi Masyarakat, Wartawan dan Karyawan Kabupaten Cianjur di Wisma Sinar Kasih Cipanas Cianjur, belum lama ini.

Menurutnya,di dalam memberitakan pemberitaan sebaiknya seimbang, artinya berita itu tidak meresahkan masyarakat tapi lebih menyejukkan dan semua pihak termasuk wartawan pada dasarnya mempunyai keinginan yang sama dengan pemerintah, yakni aktif dalam membangun sebuah daerah ke arah yang lebih baik, terutama dalam mensejahterakan masyarakat.

Dikemukakan, Kegiatan diklat kehumasan adalah hal yang baik dalam rangka menciptakan hubungan yang baik antara wartawan dengan aparat pemerintah, pihaknya sangat menyambut baik kegiatan diklat kehumasan sebagai media peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam bidang kehumasan dan pers agar lebih profesional lagi dibidangnya masing-masing.

Sementara ketua Panitia Penyelenggara Rudi Asyari dalam laporannya mengatakan, pendidikan dan latihan kehumasan merupakan hal yang pertama di gelar oleh PWI bekerjasama dengan Pemda Cianjur, kegiatan tersebut rencananya akan dilaksanakan 2 kali dalam setahun dan konsep kehumasan penting dipahami oleh para karyawan dan aparat pemerintah, karena merupakan salah satu ujung tombak sebuah keberhasilan pembangunan di sebuah daerah.

Sementara, Ketua PWI Cabang Cianjur Asep Sobandi menuturkan, Aparat pemerintahan di Kabupaten Cianjur juga harus terbuka terhadap masyarakat terutama kepada wartawan yang hendak meminta konfirmasi. Pasalnya, semua mempunyai hak untuk mengetahui tentang kebijakan pemerintah.

Menurutnya, OPD yang ada di daerah seringkali sulit untuk ditemui atau dihubungi ketika dimintai konfirmasinya mengenai program yang ditangani. Bahkan, ada sebagian kepala OPD yang menolak kehadiran wartawan yang betul-betul eksis menulis di korannya masing-masing.

Dikatakannya, mudah-mudahan dengan adanya diklat kehumasan yang sebagian besar pesertanya dari kalangan aparat pemerintahan bisa memahami tugas dan fungsi humas, sebagai salah satu sumber informasi dan mau menerima kehadiran wartawan ketika dimintai konfirmasinya.(wn/rc)